Bupati Gunungkidul bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP), Penewu, serta Lurah turun langsung melakukan monitoring sejumlah proyek infrastruktur.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, terutama pada ruas jalan yang menjadi akses menuju sekolah, pasar, maupun fasilitas umum lainnya.
Dalam monitoring tersebut, ditemukan progres pekerjaan yang cukup beragam. Di beberapa lokasi, material telah diturunkan dan pekerjaan mulai berjalan. Namun, terdapat pula proyek yang kontraknya telah selesai tetapi material untuk pengerjaan belum tersedia.
Dari hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah titik dengan kondisi kerusakan cukup parah yang menjadi prioritas penanganan.
Beberapa ruas yang ditinjau antara lain Rehabilitasi Ruas Jalan Duwet-Wareng, Rekonstruksi Ruas Jalan Serpeng-Semanu, Pembangunan Talud Ruas Jalan Kemiri-Pulebener, Pembangunan Drainase Ruas Jalan Singkil-Giring, Rekonstruksi Ruas Jalan Plembutan-Dengok, Rekonstruksi Ruas Jalan Getas-Srikoyo, Rekonstruksi Ruas Jalan Pengkol-Kedungpoh, Rekonstruksi Ruas Jalan Karangtengah-Bejiharjo, serta Rekonstruksi Duwet-Kemejing.
Bupati mengatakan penanganan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat.
“Secara keseluruhan, tahun ini pemerintah daerah menangani total 25 kilometer jalan kabupaten yang tersebar di beberapa ruas. Total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp40 miliar, dan jumlah ini belum termasuk rencana penambahan pada anggaran perubahan mendatang,” papar Bupati.
Selain pembangunan dan rekonstruksi jalan, DPUPRKP Gunungkidul juga menjalankan berbagai program strategis melalui sejumlah bidang.
Pada Bidang Bina Marga terdapat 134 kegiatan jalan. Sementara Bidang Sumber Daya Air menangani 19 kegiatan, Bidang Cipta Karya sebanyak 18 kegiatan, serta Bidang Perumahan melaksanakan rehabilitasi terhadap 51 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemkab Gunungkidul juga mendorong percepatan penyerapan anggaran di lingkungan DPUPRKP. Persentase penyerapan yang sebelumnya berada di kisaran 24 persen kini dipacu agar dapat mencapai target 90 persen.
Target tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja Dinas PU dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur daerah.
Kebutuhan perbaikan infrastruktur di Gunungkidul masih cukup besar. Karena itu, Pemkab juga terus mencari sumber pendanaan tambahan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, mengatakan sejumlah ruas strategis masih dalam proses pengajuan dan menunggu kepastian pendanaan dari pemerintah pusat.
Beberapa ruas jalan strategis, seperti akses menuju Bejiharjo atau Pindul, serta kelanjutan jalur Kepek-Ngobaran, saat ini masih dalam proses pengajuan dan menunggu kabar dari pusat.
Menurutnya, kebutuhan penanganan jalan di Gunungkidul tidak sedikit. Setiap wilayah membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah, sehingga seluruh ruas jalan yang mengalami kerusakan belum dapat ditangani secara bersamaan. Karena itu, masyarakat diminta bersabar.
Pemerintah daerah akan terus mengupayakan sumber pembiayaan tambahan agar penanganan jalan dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.
Dengan alokasi sekitar Rp40 miliar tahun ini, Pemkab Gunungkidul berharap perbaikan 25 kilometer jalan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di berbagai wilayah Bumi Handayani.
0 Komentar