Bolehkah Anggota BPD Menjadi Supplier Barang Proyek Anggaran Dana Desa? - Warta Handayani

Bolehkah Anggota BPD Menjadi Supplier Barang Proyek Anggaran Dana Desa?

Share This
Dalam rangka pelaksanaan proyek proyek desa yang dibiayai dengan dana desa harus melibatkan pihak ketiga sebagai suplier bahan bangunan. Pertanyaan saya, “Karena punya toko bangunan sendiri, bolehkah selaku anggota BPD menjadi pemasok barang-barang untuk kepentingan proyek desa di desa sendiri?”
Yuk kita diskusikan di sini! Ini pendapat saya menjawab pertanyaan sahabat sebagaimana judul di atas. Kita akan merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), yaitu pasal 1 angka 4 mengenai BPD Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Adapun fungsi BPD (Badan Perwakilan Desa) yaitu: 1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Kewajiban Anggota BPD
Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Larangan Anggota BPD
Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
Jadi, menjadi pelaksana proyek desa boleh atau tidak mendasar UU Desa tersebut ? Kata pelaksana mendasar KBBI adalah orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya). Nah apakah menyuplai material untuk proyek desa bisa dikatakan sebagai pelaksana proyek desa?
Apabila itu merupakan wujud dari keterlibatan pelaksanaan proyek desa, maka tentu itu telah tegas dilarang oleh UU Desa. Jika menyuplai material untuk proyek desa tidak bisa dikatakan sebagai pelaksana proyek desa, maka perlu diketahui bahwa seorang anggota BPD berkewajiban mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang.
Menyuplai material untuk kepentingan proyek desa yang dibiayai oleh Dana Desa dari toko bangunan miliknya sendiri sehingga anggota BPD tersebut mendapat keuntungan pribadi bisa dikatakan tidak mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu menurut hemat kami, anggota BPD yang bersangkutan sebaiknya tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek desa dan harus berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya.
Demikan, monggo kita diskusikan, demi kehati hatian saya katakan tidak boleh, agar sebagai anggota BPD bisa melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal tidak terbebani konflik kepentingan.
Terimakasih.(Slamet SPd. MM)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here