Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan HHBK Minyak Atsiri dengan Pendekatan Kultural Merti Wono di KHDTK Playen, yang dirangkaikan dengan sosialisasi KMS SEMESTA (Socio-Economic Intelligence Layer).
Kepala P2SEMH, Dodi Sumardi, S.Hut., M.T., M.PP., menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengesampingkan fungsi ekologisnya.
Menurut Dodi, pendekatan kultural melalui tradisi Merti Wono menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersyukur, peduli, dan bergotong royong menjaga kelestarian hutan.
“Melalui pendekatan Merti Wono, kita ingin membangun hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dengan hutan. Menjaga hutan sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KHDTK Playen memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pembelajaran, penelitian, inovasi, sekaligus pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, P2SEMH terus melakukan penguatan kelembagaan, revisi rencana pengelolaan jangka panjang, penataan batas kawasan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana, termasuk alat penyulingan minyak atsiri yang dapat dimanfaatkan Kelompok Tani Hutan (KTH).
Dodi menambahkan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu harus diarahkan pada pengembangan usaha produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.
Selain pengembangan minyak atsiri, kegiatan tersebut juga menjadi momentum pengenalan KMS SEMESTA sebagai sistem pengetahuan untuk memperkuat pengambilan keputusan dan kolaborasi dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.
Dodi menilai, tantangan pemberdayaan masyarakat tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan akses pengelolaan hutan. Kelompok usaha juga membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas produk, akses pembiayaan, pendampingan kewirausahaan, serta jaringan pemasaran yang berkelanjutan.
Ia menyoroti masih banyak kelompok usaha kehutanan yang belum berkembang secara optimal. Berdasarkan data yang dipaparkannya, hampir 90 persen Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih berada pada kategori blue dan silver, sedangkan sekitar 10 persen telah mencapai kategori gold dan platinum. Sementara itu, hampir 90 persen KTH masih berada pada kelas pemula.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas pengelolaan kawasan hutan belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui KMS SEMESTA, P2SEMH berupaya mengintegrasikan data, pengetahuan, praktik baik, model bisnis, serta kebutuhan kelompok masyarakat agar program pemberdayaan lebih tepat sasaran dan menghasilkan dampak terukur.
Sistem tersebut dirancang untuk membantu mengidentifikasi persoalan kelompok, memverifikasi alternatif solusi, menentukan prioritas intervensi, hingga memantau hasil pelaksanaan program.
Dengan demikian, kelompok masyarakat dapat memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan usahanya. Sementara itu, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendamping, mitra pasar, serta penyedia pembiayaan dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang kolaborasi.
Dodi menegaskan, pengembangan KMS SEMESTA di KHDTK Playen diharapkan menjadi percontohan laboratorium hidup atau living lab yang menghubungkan pengetahuan dengan praktik nyata pemberdayaan masyarakat hutan.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, dalam pengembangan usaha dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.
“ Mari menjadikan KMS SEMESTA sebagai ruang bersama untuk mengubah masalah menjadi insight, insight menjadi aksi, dan aksi menjadi bukti dampak,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pendekatan budaya, pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu, dan penguatan sistem pengetahuan, P2SEMH berharap KHDTK Playen dapat berkembang menjadi contoh pengelolaan hutan yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
0 Komentar