Disampaikan kepada awak media pihaknya mengatakan ada dua hal yang ditekankan yaitu pentingnya membuka ruang dialog,serta penegasan bahwa tanah yang dipersoalkan merupakan tanah milik Kraton bukan haknya warga.
Sri Sultan menanggapi kabar beredar yang menyebutkan dilokasi Pantai Sanglen akan dibangun kawasan pengembangan wisata di Gunungkidul,ia mengatakan tidak ada masalah selama pembangunan itu sesuai ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Bupati setempat
"Silahkan aja,yang penting untuk bikin apa disetujui oleh Bupati.Untuk investasi atau apa pun,silahkan aja.Tapi dirembuk yang baik " Ucap Sri Sultan di Komplek Kepatihan ( selasa 29/07 )
Terkait keluhan warga yang menyebut pengosongan kawasan Pantai Sanglen akan berdampak pada usaha mereka yang terutama sudah berjualan di lokasi tersebut Sri Sultan mengingatkan bahwa tanah tersebut merupakan milik kraton dan warga yang menempati selama ini tidak memiliki hak hukum atas lahan tersebut.
"Tidak usah berbicara tenang Hak-hakan,kalau memang tidak punya hak ya bagaimana ? Sudah dianggap memadai gak? Itu harus dibicarakan " Tambahnya
Cek IG :https://www.instagram.com/reel/DMvIBXmzqGq/?igsh=MWl1ODFkbTA5cXhyeQ==
Sri Sultan menegaskan bahwa jika warga memang tidak memiliki hak atas tanah tersebut,maka mereka harus bersedia mengikuti aturan dan meninggalkan laha tersebut secara tertib.Namun pihaknya juga mengingatkan pentingnya memberikan sebuah solusi yang manusiawi
Penerintah DIY berharap polemik ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa konflik berkepanjangan.Sri Sultan mengajak semua pihak khususnya warga yang terdampak untuk membuka ruang dialog dan bersama sama mencari solusi yang adil dan beradab.
Selain itu Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di pantai Sanglen untuk mendukung rencana pembangunan kawasan wisata di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan berdasarkan surat palilah ( izin penggunaan tanah ) yang telah diterbitkan oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan diperkuat dengan surat resmi dari pemerintah kalurahan setempat.
"Surat dari keraton dan Kalurahan sudah terbit ,maka mari kita dukung bersama,karena kedepan tempat wisata ini akan menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan Pokdarwis" Ucap Bupati
Bupati menaggapi adanya sekitar 50 orang warga yang dikabarkan menolak pengosongan,bupati menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka bukanlah warga asli melainkan pendatang baru yang memanfaatkan kawasan tersebut setelah mendengar rencana investasi.
Pihaknya juga menegaskan bahwa warga asli yang sebelumnya menempati kawasan Pantai Sanglen justru telah menunjukan sikap kooperatif dan secara sukarela berpindah tempat sesuai dengan arahan penerintah.
"Saya sering datang kesana bahkan malam hari.Biasanya hanya satu orang yang benar-benar menetap.Tapi setelah isu investasi muncul justru banyak yang datang dan mulai menempati wilayah itu,mereka buka n warga asli,melainkan pendatang memanfaatkan momen" Jelasnya
Klik video :https://vt.tiktok.com/ZSSkF7AKb/
Riyadi anak dari Mbah Martowiyono ( orang yang pertama kali babat alas pantai Sanglen ) juga menyampaikan bahwa jauh sebelum konflik ini muncul pihaknya sudah sepakat untuk mengembalikan hak tanah kepada pemiliknya yaitu Kraton Ngayogyakarta.
"Sebelum warga datang ke pantai Sanglen orang tua saya sudah berada ditempat tersebut memulai membuka pantai sanglen sedikit demi sedikit mulai terlihat ada perkembangan dan tidak sedikit wisatawan berdatangan untuk berwisata di Pantai Sanglen.Perjuangan orang tua saya dari awal tidak memiliki pikiran untuk membangkang aturan dimana pada saat itu orang tua saya cuma numpang cari makan dilokasi tersebut dan jika sewaktu-waktu tanah yang ditempatinya diminta yang punya ya harus dikembalikan,karena yang ditempati bapak saya bukan haknya" Ujarnya
Pihaknya menambahkan setelah adanya surat yang datang ditujukan kepadanya,ia pun siap untuk pergi dari lokasi tersebut setelah adanya sebuah kesepakatan dimana apa yang sudah dikeluarkan ditempat tersebut mendapatkan ganti rugi.
"Setelah adanya kesepakatan tersebut kami pokdarwis pantai sanglen (Jaya Lestari ) Pokdarwis Lama ,langsung membongkar secara mandiri untuk pengosongan lahan dikawasan pantai Sanglen" Jelasnya
Riyadi berharap semoga polemik ini segera selesai dan bisa mendapatkan solusi terbaik untuk semuanya,adapun kasak kusuk kabar ahir-ahir ini Riyadi tidak berkomentar banyak.
"Saya ikut prihatin saja,saya hanya mengikuti perintah almarhum bapak saya dan taat hukum dimana apa yang bukan menjadi hak kita wajib kita kembalikan,udah itu saja" Ucap singkat Riyadi.Rabu 30/07.( Hr/tik )
0 Komentar