Dalam aksinya menyampaiakan beberapa tuntutanya diantaranya,menolak penerapan aturan ODOL ( Over Dimensi dan Over Load ) yang rencananya berlaku mulai tahun 2026.
Selain itu para sopir juga mengeluh bahwa aturan tersebut sangat memberatkan sopir dan juga para pengusaha armada
Selain itu juga tuntutan meminta untuk revisi SHBJ ( Standar Harga Barang dan Jasa ) agar dilapangan lebih realistis yang sesuai kondisi lapangan dan bisa menjamin upah layak untuk para sopir
Selain itu para sopir meminta transparasi dan kemudahan dalam proses uji KIR serta penghapusan praktik pungli dan percaloan,menuntut penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebagaimana sudah diterapkan disejumlah daerah diluar DIY
Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyarni turun langsung menemui massa sopir truk yang menggelar unjuk rasa didampingi sejumlah pimpinan dewan,anggota dan jajaranya
"Ada beberapa tuntutan yang diminta dari teman-teman sopir,ada empat poin yang mereka sampaikan" Ucap Endang setelah menemui massa
Endang merinci, tuntutan pertama adalah dukungan agar aturan ODOL bisa direvisi atau bahkan dihapuskan. Menurutnya, para sopir menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik.
Kita mendukung agar sambil menunggu sosialisasi lebih lanjut, tidak ada penindakan atau tilang terhadap para sopir,” jelasnya.
Tuntutan kedua menyasar revisi Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) yang dinilai belum mengakomodasi realitas di lapangan. Endang menyebut, regulasi yang digunakan masih mengacu pada aturan lama dari Kemenkeu tahun 2023.
Selanjutnya, para sopir juga meminta adanya kemudahan dalam proses uji KIR. Endang mengatakan pihaknya telah mendorong Dinas Perhubungan agar mempermudah akses pengurusan KIR sebagai bentuk dukungan terhadap para pejuang logistik.
Keempat, seluruh tuntutan ini kita bahas agar bisa berdampak positif bagi masyarakat Gunungkidul, termasuk dalam menekan angka inflasi,” tambahnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Gunungkidul telah memfasilitasi penyampaian aspirasi itu dengan mengirim surat resmi kepada pemerintah pusat. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD dan perwakilan komunitas sopir truk Gunungkidul.
Haris
0 Komentar