Berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari, realisasi Belanja Negara di Gunungkidul mencapai Rp779,23 miliar atau 47,60 persen dari total pagu sebesar Rp1,637 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,93 persen secara tahunan (year on year/yoy), meskipun pagu belanja tahun 2026 turun 17,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan belanja tersebut juga menunjukkan penyerapan yang lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 41,67 persen.
Dari sisi belanja pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L), realisasi mencapai Rp125,55 miliar atau 38,27 persen dari pagu. Belanja Pegawai tercatat tumbuh 3,12 persen dengan penyerapan 41,49 persen.
Sementara Belanja Barang masih mengalami perlambatan dengan realisasi 27,04 persen dari pagu dan mengalami kontraksi tipis 0,12 persen dibanding tahun lalu. Kondisi ini dipengaruhi proses pelaksanaan kegiatan operasional serta pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan secara bertahap.
Berbeda dengan Belanja Barang, Belanja Modal menunjukkan kinerja kuat dengan pertumbuhan mencapai 56,59 persen dan tingkat penyerapan sebesar 80,02 persen.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penopang utama realisasi APBN di Gunungkidul. Hingga akhir Mei 2026, TKD telah tersalur Rp653,69 miliar atau 49,94 persen dari pagu. Nilai tersebut tumbuh 6,98 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Komponen TKD yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah Dana Desa dengan pertumbuhan 25,41 persen. Penyalurannya telah mencapai 84,46 persen dari pagu.
Selain itu, DAK Non Fisik tumbuh 13,81 persen dengan realisasi penyaluran 46,17 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap stabil dengan pertumbuhan 3,15 persen dan penyaluran mencapai 49,53 persen.
Dari sisi penerimaan negara, APBN Gunungkidul juga mencatat pertumbuhan positif. Pendapatan Negara hingga Mei 2026 mencapai Rp69,25 miliar atau tumbuh 6,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penerimaan tersebut masih didominasi sektor perpajakan dengan kontribusi lebih dari 87 persen. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp60,33 miliar atau tumbuh 9,01 persen.
Pajak Penghasilan (PPh) tercatat Rp32,92 miliar dengan pertumbuhan 0,69 persen. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 49,43 persen dan realisasi Rp12,13 miliar.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp8,92 miliar atau 81,37 persen dari target, meskipun mengalami penurunan 9,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, posisi APBN Kabupaten Gunungkidul hingga Mei 2026 masih mengalami defisit sebesar Rp709,98 miliar. Namun angka tersebut membaik dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai Rp757,96 miliar atau terjadi perbaikan defisit sebesar 6,33 persen.
Perbaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan negara, meski belum sepenuhnya menggambarkan efisiensi fiskal karena beberapa komponen belanja, terutama Belanja Barang, masih dalam tahap pelaksanaan.
KPPN Wonosari menyebut percepatan pelaksanaan program dan pengadaan barang/jasa pada semester II 2026 perlu terus dilakukan agar APBN mampu memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.
0 Komentar