Penetapan tersangka dilakukan tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Gunungkidul pada Rabu (11/11/2026). Ketiga tersangka masing-masing berinisial AI, MY, dan SM.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul menjelaskan, penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Dalam perkara tersebut, hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kerugian keuangan negara tau daerah sebesar Rp588.962.540.
Kerugian tersebut berasal dari realisasi anggaran pembangunan gedung kantor kalurahan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan telah memeriksa 30 orang saksi yang terdiri dari perangkat kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan sejumlah pihak terkait. Penyidik juga meminta keterangan ahli dari BPK RI yang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
Selain itu, sebanyak 80 dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut telah disita. Penyidik juga mengantongi laporan ahli konstruksi dari DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul serta laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI tertanggal 24 September 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem diketahui tidak selesai dan tidak memenuhi kriteria keandalan bangunan negara. Akibatnya, bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan atau mangkrak.
Dalam perkara ini, AI diduga berperan merencanakan dan melaksanakan pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Karangasem yang berdiri di atas tanah Sultan Ground (SG) tanpa izin pemanfaatan dari Kasultanan Yogyakarta.
Bersama MY dan SM, AI diduga merealisasikan anggaran pembangunan sebesar Rp588.962.540. Namun, berdasarkan dokumen penyidikan, bukti pertanggungjawaban dan pembelanjaan yang sesuai kondisi sebenarnya hanya sebesar Rp302.901.225.
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp286.061.315 yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.
Sementara itu, MY diketahui pernah menjabat sebagai Ketua TPK pada 2015 dan anggota TPK pada 2017 serta 2018. Ia diduga melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai prosedur serta tidak melaksanakan penatausahaan keuangan pekerjaan.
MY juga diduga tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekitar Rp132.709.575 yang diterima melalui pencairan anggaran pembangunan.
Adapun SM menjabat sebagai Ketua TPK pada 2017, 2018, dan 2019. Ia diduga melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai prosedur serta tidak membuat bukti pengeluaran maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Dalam perkara tersebut, SM diduga tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sekitar Rp153.351.740.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AI, MY, dan SM langsung dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Yogyakarta selama 20 hari, terhitung mulai 11 November hingga 30 November 2026.
Ketiganya disangka melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejari Gunungkidul selanjutnya akan melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap perkara dugaan penyimpangan pembangunan gedung kantor kalurahan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
0 Komentar